Jangan Hanya Protkes, Money Politic Terlupakan

GORONTALO -GP- Kerja aparat pengawas di Pilkada serentak 2020 diakui cukup berat dibandingkan Pilkada sebelumnya. Pilkada yang berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19 memaksa jajaran Bawaslu untuk tidak hanya memfokuskan pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu, tapi juga menegakkan aturan protokol kesehatan (Protkes).
Ini diakui, anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat menjadi acara bincang podcast lantai 4 yang dipandu Wakil Direktur Gorontalo Post, Femy Udoki, di Graha Pena Gorontalo Post, tadi malam (18/11).

Pada kesempatan itu, Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu di Gorontalo bahwa tugas tambahan dalam Pilkada kali ini memang cukup berat. Tapi dia mengharapkan agar semua tugas dan fungsi pengawasan yang melekat di Bawaslu agar bisa terlaksana dengan maksimal.¬†“Jangan sampai bawaslu sibuk dalam melakukan pengawasan pencegahan protokol kesehatan, tapi lupa dengan orang yang bagi-bagi sembako, uang, dan pelanggaran lainnya,” kata Rahmat.¬†Menurut Rahmat, agar fungsi pengawasan bisa maksimal diperlukan kerjasama dengan semua unsur terkait. Seperti unsur kepolisian.

“Pilkada memang berpotensi jadi klaster baru, kalau kita tidak taat dengan protokol kesehatan. Sehingga itu saya selalu menghimbau bahwa kita harus taat. Kerjasama kepolisian dan pengawas di lapangan harus di tingkatkan lagi,” tandasnya.
Lebih jauh Rahmat mengatakan, dalam pandangannya, dalam penyelenggaran Pilkada kali ini, Provinsi Gorontalo sangat istimewa. Bisa didatangi oleh seluruh pimpinan lembaga yang terkait dengan penyelenggaran Pilkada. Seperti Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan. Ketua DKPP Muhammad, anggota KPU RI Viryan Aziz.
“Gorontalo sangat istimewa, pasca adanya deklarasi paslon yang melaksanakan konser,” kata dia.

Bagi pembaca Gorontalo Post yang ingin mendengarkan lebih jauh paparan Rahmat Bagja, soal Pilkada dan Gorontalo, bisa lihat dan dengarkan perbincangan di podcast lantai 4 melalui akun youtube podcast lantai4 hargo chanel. (wan)

Comment