Idah : Pernikahan Lindungi Hak Perempuan 

  • Whatsapp
Anggota Fraksi Golkar Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie menyerahkan kartu dan buku nikah kepada pasangan nikah massal, di Kabupaten Pohuwato, Rabu (24/11). (foto : istimewa)

MARISA – GP – Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo bersama LKKS Kabupaten Pohuwato, menggelar bakti sosial (Baksos) di Kecamatan Marisa, Pohuwato, Rabu (24/11). Bakti sosial itu berupa kegiatan pembeatan masal, khitanan masal, dan nikah masal.

Ketua umum LKKS Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie mengatakan, kegiatan sosial seperti pembeatan, khitan dan pernikahan massal rutin digelar LKKS untuk membantu masyarakat yang kesulitan menggelar acara tersebut. Terkait dengan program nikah massa, Idah Syahidah mengatakan, hal itu merupakan bentuk perlindungan untuk perempuan. Kata dia, dengan pernikahan yang sah dan diakui negara, maka hak perempuan sebagai istri sah dimata hukum, pun begitu terkait hak warisan, hak istri juga terlindungi. “Pernikahan massal ini adalah bentuk kepedulian kita, untuk melindungi hak perempuan. Ini salah satu buktu perlindungan terhadap hak perempuan, sebagai istri sah dimata hukum, terlindungi atas warisan dan sebagainya,”ujar Idah Syahidah.

Bacaan Lainnya

Anggota fraksi Golkar DPR RI ini menambahkan, kedepan program nikah masal akan kembali digelar, ia berharap pasangan suami-istri sah tercatat di Kementerian Agama, sebagai legalitas pasangan suami istri. “Kedepan bagi yang menikah ini, semoga segera mendapat momongan. Saya harapkan berikan mereka (anak-anak) pendidikan yang tinggi dan sebaik-baiknya,”kata Idah Syahidah. Nikah masal di Marisa, sekaligus penyerahan kartu nikah sebagai legalitas pasangan suami istri. Sementara itu, untuk peserta pembeatan dan khitan masal, Idah berharap agar terus mengedepankan pendidikan sebagai modal masa depan nanti. “Jangan dulu menikah. Saya pesan kepada semua orang tua, jangan cepat-cepat menikahkan anak gadis, sekolahkan dulu untuk masa depan mereka,”katanya.

Program pemerintah, juga lanjut Idah Syahidah jelas, perempuan menikah baiknya tidak dibawah usia 20 tahun karena itu sangat beresiko terutama kepada perempuan, dan memicu stunting. “Belum cukup usia untuk mengandung, rentan terjadi kekerasan terdahap perempuan, pemerintah itu mencegah pernikahan dini,”katanya. Program LKKS di Kecamatan Marisa, didukung penuh pemerintah Kabupaten Pohuwato. Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga diwakili Asisten I Setda Pohuwato, mengatakan program LKKS sangat jelas, yakni untuk peningkatan kesejahteraan. (tro)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *