Kabupaten Gorontalo “348” Tahun?

Basri Amin

Oleh :
Basri Amin

——————–

Bacaan Lainnya

Bangga menjadi daerah “tua?”. Itulah yang sering dialami oleh beberapa daerah di Indonesia. Entah kenapa, sejarah demikian menjadi sandaran untuk membangun kebanggaan seperti itu. Padahal, “kita tidak hidup di masa lalu”. Yang amat sering mengherankan, untuk apa sebuah ke-tua-an tapi tanpa penghayatan dan kesadaran. Untuk apa sebuah perayaan yang setiap tahunnya tak memberikan kita pendalaman pengetahuan wawasan kemasadepanan yang handal. Bahkan, hak-hak anak-anak kita untuk “tahu masa lalu” daerahnya tak pernah sepenuhnya dijawab dengan expo pengetahuan, kesadaran dan tindakan nyata yang menyala-nyala.

Pengetahuan yang teruji-sahih adalah soal yang serius dalam perkara kelampauan. Jika Kabupaten Gorontalo secara konsisten memperingati HUT-nya dengan merujuk 26 November 1673, maka hendaklah konsisten tentang konteks dan konten sejarah “26 November” itu. Yang terjadi pada tanggal itu adalah Perjanjian Popa-Eyato dalam kerangka konfederasi U Duluwo Limo Lo Pohalaa (UDLP). Jika demikian, “26 November 1673” adalah HUT UDLP, bukan HUT yang pas semata bagi “sebuah Kabupaten” dan/atau bagi sebuah (teritori) Kerajaan.

Pada momentum “26 November” terkandung amanah sejarah yang kompleks, yakni sebuah resolusi konflik tingkat tinggi, sekaligus sebuah basis etik sosio-keagamaan yang dihayati dalam proses sejarah dan jawaban kultural paling canggih pada masa itu di kawasan ini. Hal mana kita “warisi” hingga saat ini dengan bangga; meskipun untuk beberapa bagian fundamental dari amanah (sejarah) itu belum sepenuhnya (kita) tuntaskan perwujudannya.

Saya merasa, “aliansi baru” di Abad Asia bisa dikokohkan kembali oleh Gorontalo dengan potensi regionalitasnya yang kuat. Sejak kita mengenal prinsip geo-strategi “Pohalaa” (‘pohalaa luar’ dan ‘pohalaa dalam’) dalam jejak kesejarahan kita sejak abad ke-17, itu adalah prinsip kerja yang relevan hingga di jaman sekarang. Sayang sekali kalau ritualitas perulangtahunan hanya berisi agenda-agenda involutif yang meskipun membuat kita gagah dan sibuk, tapi sesungguhnya kita (masih) “gagap” merespons perubahan dunia yang kini kian berlari tak terkira cepatnya.

Spirit “pohalaa” itulah yang tampaknya harus kita hayati, dan itu amat butuh energizer ke masa depan. Itulah sebabnya, maha guru sejati (sejarah dan adat) Gorontalo, Professor S.R. Nur, pernah mengulang-ngulang konsep “Pohalaalogi” sejak awal 1990-an yang sayangnya hingga kini nyaris kita abaikan dan kita tak pernah lagi menengok pemikiran besarnya. Kita banyak ritual ber-upacara dan ber-acara tapi kita keropos dalam moral ber-ziarah!. Padahal, dimensi “logi” adalah keniscayaan yang akan menopang sejarah kita di masa depan. Kita tak boleh abai bahwa yang kini harus kita bangun adalah “sejarah masa depan”, sebagai persandingan dengan “sejarah masa lalu”. Jika perkara yang kedua yang terlalu kita tekankan dengan kedangkalan nalar dan nurani, maka yang bakal terjadi adalah sebuah masal lalu yang mengecoh masa depan.

Penetapan HUT Kabupaten Gorontalo didahului oleh Seminar yang dirancang dan didasarkan pada hasil penelitian panjang oleh sebuah Tim Peneliti yang dibentuk melalui SK Bupati KDH Tk II Gorontalo, SK. No. 201 tahun 1993, 5 Juli 1993. Kita amat harus bangga dengan inisiatif ini. Alhamdulillah, perjumpaan antara basis penelitian dan kekuasaan bisa bahu-membahu guna memproses pengambilan keputusan (pemerintahan) yang tepat.

Di tahun 1993, Keputusan HUT Kabupaten Gorontalo adalah baik dan (relatif) benar. Telaah sejarahnya lumayan kuat, meskipun dari segi akurasi konseptualnya, dan beberapa bagian lain yang sifatnya “data historis” belum sepenuhnya bisa diandalkan. Ini semua saya lihat dengan cermat karena begitu “banyak catatan dan masukan” dari Prof. S.R. Nur atas naskah Bahan Seminar HUT Kabupaten 5 Juli 1993 itu. Meksipun naskah bahan seminar sekitar 46 halaman dan 6 lampiran (total 56 halaman), tapi Prof. S.R. Nur tampaknya harus menulis paper panjang, sekitar 17 halaman, dalam memberikan “tanggapan tertulis” atas bahan Seminar HUT tersebut, yang dikirimkan kepada Bupati Gorontalo. Beliau menyelesaikan paper ini pada 10 Oktober 1995. Dalam simpulan Prof. S.R. Nur, dikatakan bahwa: “masih terdapat sekurang-kurangnya 22 hal yang tidak sinkron antara hasil penelitian Tim dan penelitian lain sebelumnya yang perlu dipikirkan penyelesaiannya…”.

Dengan demikian, alangkah baiknya jika Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini secara terbuka “membuka kepada publik” tentang dasar-dasar ilmiah dan rujukan keputusan yang hingga saat ini (masih) kita terima, yakni penetapan 26 November sebagai HUT Kab. Gorontalo. Ini bukan soal debat (sok) ilmiah dan hendak menambah-nambah urusan yang tak berguna. TAPI, ini demi hak-hak masyarakat dan generasi masa kini dan anak-anak cucu kita untuk “tahu yang sebenarnya”; demi kebenaran dan pengetahuan yang otentik-teruji di negeri ini. Publik wajib tahu dasar dokumentatif dan argumentasi handal dari HUT Kab. Gorontalo tersebut tiga abad lebih tersebut. Mengapa demikian, dari mana dasarnya, dan oleh siapa penentuannya yang handal?

Jika generasi Gorontalo sekarang “menguji ilmiah” dengan teknologi, misalnya dengan menggunakan https://www.islamicity.org/hijri-gregorian-converter/; semua jadi heran dan bingung. Jika dikonversi 12 Sya’ban 1084 Hijriyah sebagai Hari Perjanjian Popa-Eyato, maka hari itu jatuhnya tanggal 22 November 1673. Atau, jika dicoba diuji tanggal 26 November 1673 kedalam kalender hijriyah, maka yang muncul adalah 16 Sya’ban 1084 Hijriyah. Dengan demikian, meskipun “angka tahun” sudah meyakinkan 1673 masehi atau 1084 hijriyah, tapi tidak demikian dengan hari dan tanggalnya. Nah, disinilah hak generasi sekarang membutuhkan jawaban meyakinkan.

Saya berpendapat, HUT ini sebaiknya direvisi karena yang lebih cocok adalah bahwa “ November 1673” itu adalah HUT-nya “Wilayah ADAT Gorontalo”, bukan “Kabupaten Gorontalo” –-meskipun suasana batin kewilayah tahun 1990an “Kabupaten” melingkupi hampir semua hamparan Gorontalo, kecuali Kota Gorontalo. Dalam konteks ini, suasana batin HUT di era 1990an masih bisa dibenarkan. Tapi untuk kondisi kewilayahan saat ini, dalam hemat saya, HUT ini sudah “tidak pas” secara teknis, secara legal, dan secara ilmiah. Singkatnya, November 1673 adalah HUT U Duluwo Limo Lo Pohalaa (UDLP), bukan HUT (Kabupaten) Gorontalo yang kini ibu kotanya di Limboto.

Saya pun lebih condong menerima simpulan Bastiaans tahun 1939, sebagai penulis yang menjadi dasar rujukan ilmiah (?) oleh hampir semua pakar, termasuk Tim Peneliti HUT Kabupaten tahun 1993. Oleh J. Bastiaans (1939) dikatakan bahwa Perjanjian Limbotto-Gorontalo; Gorontalo-Limbotto, yang lebih dikenal dengan perjanjian U Duluwo Limo Lo Pohalaa, terjadi pada “akhir Nopember tahun 1673”. Kita tentu butuh keterangan tambahan dan bukti-bukti meyakinkan tentang rujukan/dasar “keyakinan” dari Tim yang (akhirnya) menemukan tanggal “26 Nopember” itu. Apa dasar mereka dan apa pula rujukannya? Karena J. Bastiaans hanya menyatakan “akhir Nopember” 1673!

Harap diingat, tulisan J. Bastiaans adalah tulisan serius yang diterbitkan tahun 1938 dalam satu jurnal ilmiah di Belanda, judulnya “Relatie Tusschen Gorontalo en Limboto” (TBG Jilid LXXVIII tahun 1938). Artikel panjang ini diserahkan oleh Prof. Andrian Lapian, sejarawan ternama Sulawesi di LIPI/UI, kepada Prof. Taufik Abdullah selaku editor buku khusus “Sejarah Lokal Indonesia” (edisi 1979, 1985, 1996, 2010). Saya tahu riwayat naskah ini ketika menjemput dan menemani Prof. Lapian dari bandara Djalaluddin di Isimu ke kota Gorontalo, pertengahan tahun 2005. Dengan demikian, mari kita berterima kasih ke Prof. Lapian (alm) atas jasa baik beliau ini. Ini penting diterangkan karena satu-satunya DATA yang memuat perjanjian Popa-Eyato adalah tulisan Bastiaans tahun 1938.

Prof. S.R. Nur sendiri belum konklusif menerima dan masih memintakan penelitian lanjutan yang memadai tentang hal ini, sebagaimana tertuang dalam paper panjang beliau pada 10 Oktober 1995 itu. Penulisan “24 atau 26 November” masih bersifat sementara. Sayangnya, maaf jika saya menggunakan kata ini, kesimpulan sudah dijatuhkan dan tampaknya meyakinkan kita bertahun-tahun bahwa “26 November” sudah benar. Kini kita menunggu jawaban terbuka dan handal kepada publik atas hal ini dari Pemerintah Daerah dan/atau DPRD, agar KITA benar-benar “gemilang” dan “jujur-cerdas” dalam berpengetahuan, bersejarah, dan berpengharapan.***

Penulis adalah Parner di Voice-of-HaleHepu
E-mail: basriamin@gmail.com

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *