BPJS Ketenagakerjaan: Komitmen Lindungi Seluruh Tenaga Kerja Non ASN

Sekda Pohuwato bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Jumat (1/4) kemarin

Pemda Pohuwato dan BPJS Ketenagakerjaan Teken Kerjasama

Gorontalopost.id, POHUWATO – Pemda Pohuwato melalui Sekretaris Daerah Pohuwato melakukan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Cabang Gorontalo, pada Jumat (01/01/2022).

Bacaan Lainnya

Perjanjian kerjasama tersebut diakui sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja Non ASN atau Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

Bertempat di meeting room Bupati Pohuwato, Rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Kerjasama tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato, Ady Syamsul, Asisten II, Fikry Adam, Kepala BKD, Fitriyanti Lasantu, Kepala BKPPD, Supratman Nento, Sekretaris BKD, Suwartono Hulawa, Kabid HI Naker, Salma Husa dan Staf Pemerintahan, Sri Ningsih Mbuinga.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, mengatakan sangat mengapresiasi program yang telah dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Dimana menurutnya, perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat baik bagi Tenaga Kerja Non ASN yang juga bisa mengalami resiko. Sehingga dengan manfaat yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemerintah Daerah juga mengikutkan Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Dimana untuk iuran Non ASN ini akan dibayarkan melalui APBD 2022. Dan sebelumnya juga kami telah mendaftarkan sebanyak 3.571 pekerja rentan yang ada di Pohuwato serta seluruh Anggota Korpri juga sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sekda.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Hendra Elvian menyampaikan yang memberikan kepada Tenaga Kerja Non ASN. Ini katanya sejalan dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.

Dimana Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan hak semua masyarakat pekerja di Indonesia.

“Kami harap ke depan perlindungan tentu dapat diperluas lagi bagi pekerja sektor formal maupun informal. Hal ini sudah tentu menjadi tanggungjawab kita semua, melalui sinergi Pemerintah Daerah dan BPJamsostek itu sendiri,” ungkap Hendra Elvian. (adv)

Pos terkait