Pemilu dan Kepemimpinan Politik Indonesia

Hamka Hendra Noer

Oleh:
Hamka Hendra Noer

Dari perspektif ilmu politik, pemilu dianggap sebagai satu pesta demokrasi besar.  Mengapa? Karena pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling ambivalen tentang terminologi dari ilmu politik itu sendiri, yaitu demokrasi. Arus pertama, berfikir tentang esensi dari demokrasi. Di sinilah orang percaya, bahwa demokrasi adanya pengakuan akan hak individu untuk ikut serta dalam proses politik. Namun arus kedua, menyatakan bahwa tidak mungkin setiap individu boleh terlibat dalam setiap tahap proses politik.

Bacaan Lainnya

Pakar politik Almond dan Verba (1963) menyatakan bahwa kalau setiap individu terlibat dalam proses politik, maka tujuan hidup bersama yang demokratis justru tidak akan tercipta. Kenyataan ini sangat disadari oleh para pakar ilmu politik, mulai dari Tocqueville (1956) sampai dengan Dryzek (1990). Hal inilah yangmembuat para pakar ilmu politik pada satu kesimpulan bahwa demokrasi baru bisa berjalan secara efektif, dalam arti mencapai tujuan kemasyarakatan, tanpa harus mengorbankan hak-hak individu, kalau dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Dan, kalau rakyat memberi kepercayaankepada segelintir orang membentuk representativegovernment(Held, 1995, 1996).

Pemilu sebagai Medium Demokrasi

Untuk membentuk representative government itulah diadakan pemilu. Dalam pemilu, rakyat tidak sekedar memilih calon atau pemimpin politik untuk memerintah. Lebih penting lagi, rakyat mendapat kesempatan menyampaikan aspirasinya untuk dilaksanakan oleh pemerintah.Pemilu juga berfungsi sebagai instrumen pengontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan selama ini.Sebab, sekali rakyat memilih pemimpin politik, maka kesempatan bagi rakyat untuk mengoreksi sang pemimpinhanya dalam satu kurun waktu tertentu, yaitu lima tahun.Itupun kalau tidak diinterpelasi ditengah jalan oleh parlemen.

Tidak heran kalau pemilu kemudian dipandang sebagai pesta pora demokrasi.Saat itulah rakyat memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya ke dalam sistem politik. Rakyat memiliki bargaining position yang sangat kuat dengan para elit politik. Kalau selama ini para elit politik demikian pongah—menganggap dirinya sangat penting—karena rakyatlah yang memerlukan mereka, maka dalam pemilu para elit akan berusaha untuk bertingkah laku ‘semanis’ mungkin kepada rakyat. Para elit seperti dihentakkan dari mimpi indahnya, bahwa karir, bahkan mungkin hidup mereka, sangat tergantung kepada rakyat (Noer, H.H 2014).

Makin dekat dengan pelaksanaan pemilu, kita akan makin banyak melihat tokoh politik keluar masuk pemukiman kumuh, makan lesehan di pinggir jalan, berjabat tangan dengan para ibu-ibu, pengangguran dan preman. Mereka berteriak lantang membela keadaan sosial dan ekonomi rakyat, mengucurkan air mata, berjoget dengan paragembel, mengutarakan aspek-aspek heroik dalam perjalanan hidupnya untuk memberi kesan betapa besar rasa cintanya terhadap bangsa dan negara.

Pokoknya aktivitas yang tidak mungkin dilakukan dalam situasi “normal” dan “logis”, akan kita saksikan.Tujuannya cuma satu, agar mereka terpilih menjadi elit (kembali), hingga terlibat dalam pemerintahan, ikut serta menentukan kebijakan pemerintah, dan terlibat dalam proses authoritative allocation of values.

Gambaran di atas dapat diamati dimana saja di negara kita ini.  Bahkan Nie, Verba dan Petrocik (1983) menyatakan bahwa dalam masyarakat yang heterogen parapemimpin politik harus lebih “lihai”bermain sandiwara dibandingkan dengan masyarakat yang relatif homogen. Para pemimpin harus dapat menarik perhatian dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Pernyataan pakar politik Nie, Verba dan Petrocik ini, kalau bisa disimpulkan dalam satu hipotesis, akan berbunyi: “dalam masya­rakat yang heterogen, akan dijumpai pemimpin politik yang lebih lihai (berargumentasi) dibandingkan dengan pemimpin politik dalam masyarakat yang homogen”.

Hipotesis ini menyentak kita, sebab kenyataan masyarakat kita sangat heterogen. Otomatis dalam ma­syarakat kita banyak beredar pemimpin politik yang sangat lihai, canggih berargumentasi maupun canggih bersandiwara seperti dalam sinetron. Walaupun pemilu masih dua tahun lagi, tetapi setidaknya tulisan ini untuk menyadarkan rakyat agar dalam pemilu 2024 nanti tidak terjebak memilih pemimpin politik yang sekedar pandai membuat janji, apalagi hanya menjaga citra dan popularitas kepemimpinannya.

Tiga Syarat Utama Pemimpin

Apabila kita menyimak buku-buku tentang organisasi yang banyak diterbitkan, para pakar ilmu administrasi percaya bahwa syarat yang paling mutlak untuk menjadi seorang pemimpin adanya integrated personality.Dalam artian, seorang pe­mimpin harus konsekuen dengan hal-hal yang diucapkannya. Tapi sayang, sekarang ini susah mencari tipikal pemimpin yang konsisten perkataan dengan perbuatannya.Padahal, rakyat Indonesia makin modern, karenanya rakyat makin kritis menilai ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin po­litik.

Sebagai contoh, kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik disaat rakyat lagi susah mencari nafkah dimasa pandemi Covid-19. Ketika kader partai politik tersandung kasus hukum, pernyataan elit partai seragam; “saya tidak kenal dan saya tidak tahu”.Pernyataan ini hampir seragam kita jumpai dan lihat di media cetak dan elektronik akhir-akhir ini.Pertanyaannya, kenapa banyak pemimpin politik kita yang tidak memiliki integratedpersonality?

Menurut Sergiovanni dan Corbally(1986) banyakpara pemimpin yang tidak memenuhi tiga syarat utama menjadi seorang pemimpin, yaknipopularity, acceptability, dancapability.Ketiga syarat inilah yang harus dipegang dan harus diingat oleh para pemilih, untuk menentukan pilihannya dalam pemilu 2024 akan datang.

Popularity,merujuk kepada dikenal atau tidak dikenalnya seorang pemimpin oleh rakyat. Popularitas ini dapat dicapai dengan berbagai jalan, dari yang normal sampai abnormal bahkan yang aneh sekalipun.Jalan yang normal lebih menun­juk kepada penggunaan logika, akal.Kegiatan membangkitkan semangat rakyat untuk membangun desa, mengajak mereka berpikir soal-soal kemasyarakatan dan memberikan alternatif terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Adapun jalan abnor­mal,lebih menunjuk kepada penggunaan rasa, otot, atau emosi.Misalnya, menghamburkan uang untuk menyelenggarakan orkes dangdut para artis, pemutaran film layar tancap, organ tunggal yang sering menimbulkan keributan atau mentraktir orang sekampung piknik bersama, bahkan penggunaan tekanan fisik merupa­kan contoh yang abnormal.

Harus diakui bahwa selama ini jalan abnormal yang pa­ling banyak dilakukan dan berhasil karena menarik perhatian rakyat. Namun, sejalan dengan makin modern dan cerdasnya rakyat Indonesia, rakyat akan lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat rasional. Maka, kegiatan yang abnormal tidak efektif lagi, sekalipun di desa terpencil karena rakyat sudah melek media informasi.

Kalau peran media cetak dan elektronik signifikan dan konsisten mencerdaskan rakyat, bukan tidak mungkin dalam setiap pemilu ataupun pilkada faktor rasionalitas pemilih akan memainkan peran penting. Artinya, para calon pemimpin yang akan tampil harus benar-benar berkaca kepada keadaan apakah dia benar-benar populer di masyarakat.

Acceptability, merujuk penerimaan masyarakat terhadap seorang pemimpin politik.Penerimaan ini akan muncul manakala rakyat merasa sang pemimpin benar-benar dapat menyuarakan kepentingan mereka.Sang pemimpin harus dapat dirasakan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh dinamika kehidupan rakyat. Bagi bangsa Indonesia, faktor ini sangat problematik.

Kondisi obyektif yang kita hadapi, menimbulkan kesulitan tersendiri bagi seorang tokoh dari luar untuk dapat diterima oleh satu kelompok masyarakat. Kendala bahasa yang banyak dan beragamdi Indonesia, menjadikan bahasa jembatan untuk menjalin saling pengertian diantara pemimpin dan rakyat. Dengan menggunakan bahasa sama akan terjalin saling pengertian yang erat.  Hanya dengan pengertian yang erat seseorang dapat masukdan diterima oleh satu masyarakat, sekalipun dia tidak berasal dari masyarakat itu.

Akseptabilitas ini merupakan kendala bagi setiap pemimpin. Bukan rahasia umum lagi, bahwa banyak pemimpin yang dijual oleh partai politik tidak dapat diterima masyarakat karena memang anggota masyarakat tidak mengenalnya. Inilah sumber kelemahan utama sistem pemilu kita yang perlu terus-menerus disempurnakan.

Manakala, capability menunjuk kepada kemampuan intelektual tokoh politik.  Kemampuan untuk menyerap aspirasi rakyat, merumuskan aspirasi ke dalam bentuk pernyataan jelasdan menyampaikan hasil rumusan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh rakyatnya.Tidak bisa diingkari bahwa hasil modernisasi selama ini, menghasilkan demikian ba­nyak orang pintar.Karenanya, pemimpin yang ditampilkan oleh partai politik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, sudah sewajarnya pula harus yang semakin berkualitas.

Dalam setiap pemilu ataupun pilkada, kualitas bukanlah persoalan besar.Banyak sekali pemimpin yang memiliki kualitas (formal maupun informal) yang tidak perlu diragukan lagi.Masalahnya, terutama yang mengambil jalur formal, mereka selama ini terlalu asyik untuk mengembangkan kualitasnya sehingga lupa dengan faktor popularitas (dan mungkin akseptabilitas).Resikonya, mereka tidak terli­bat atau diabaikan oleh pimpinan partai politik. Mereka dipandang tidak akan laku dijual dalam pemilu. Akibatnya, muncul tokoh yang populer tapi tidak berkualitas. Bahkan sekelas artis yang populer pun, laris dipilih menjadi pemimpin dengan kapasitas yang “dipaksakan”.

Bukan apa-apa, menjadi pemimpin itu artinya anda harus bersikap empati, kosong, akomodatif terhadap berbagai variasi pandangan dan kepentingan. Andajuga harus siap mejeng, pasang senyum, tidak boleh marah kalau dikritik demi meningkatkan popularitas dan dapat diterima oleh rakyat.Untuk itu, sebagai catatan akhir, bagi pemimpin politik berkacalah kepada tiga syarat pemimpin di atas sebelum andatampilmenjadi calon dalam pemilu 2024 nanti. Kalau merasa belum lengkap, ditunda saja dulu.  Daripada jadi pemimpin tidak punya kualitas dan kapasitas yang sewaktu-waktu kempes seperti balon, ditertawakan, dan di bully oleh rakyatnya sendiri. (*)

Penulis : Menyelesaikan Ph.D Ilmu Politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia. 
Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta dan
Staf Ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Pos terkait