Masa Jabatan Satu Tahun

NAHKODA BARU - Mendagri Tito Karnavian (jas hitam) bersama Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer (dua dari kiri) dan empat Pj Gubernur lainya, usai pelantikan di Kemendagri, Kamis (12/5). (foto : istimewa)

Gorontalopost.id – Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian, resmi melantik penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, di gedung sasana praja, Kemendagri, Kamis (12/5) kemarin.

Hamka dilantik bersama empat Pj Gubernur lainya, yakni Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, Pj Gubernur Banten, Almuktabar, Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaludin, dan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

Bacaan Lainnya

Pelantikan tersebut turut dihadiri Rusli Habibie dan Idris Rahim, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang habis masa periodenya, kemarin.

Pelantikan Pj Gubernur diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 49/P/2022 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Selanjutnya pembacaan Keputusan Presiden Nomor 50/P/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, juga tegas disebutkan masa jabatan Pj Gubernur berlangsung satu tahun.

“Kedua, Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Presiden ini diangkat untuk masa jabatan paling lama satu tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Empat, Keputusan Presiden ini berlaku sejak saat pelantikan penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Presiden ini,” bunyi Keputusan Presiden yang dibacakan saat pelantikan.

Dalam keteranganya, Mendagri Tito Karnavian menekankan, jika jabatan Pj Gubernur hanya berlangsung selama satu tahun, bukan selama masa transisi pemerintahan hingga Pilkada serentak pada 2024 mendatang. “Bukan sampai 2024. Tapi satu tahun. Undang-undang mengatur itu,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

Meski demikian, mantan Kapolri ini memastikan masa jabatan Pj Gubernur nantinya bisa diperpanjang, dengan orang yang sama atau dengan yang berbeda. Penentuan bisa diperpanjang atau tidaknya seorang penjabat kepala daerah, lanjut dia, akan dilakukan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

Mendagri meneklankan para Pj Gubernur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (Lpj) dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Laporan kinerja itu yang akan menjadi bahan evaluasi Kemendagri terkait pelaksanaan tugas Pj Gubernur.

“Nanti tiga bulan sekali sesuai UU. Dari situ kita lakukan evaluasi. Apakah performance bagus atau tidak. Dalam waktu satu tahun bisa diperpanjang orang yang sama atau orang berbeda. Tergantung kinerja performance mereka,” kata dia.

Tito mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Pj Gubernur agar bekerja secara profesional bagi daerahnya. Salah satunya dengan mendukung program strategis nasional dan menyelesaikan permasalahan lokal di wilayah masing-masing.

Selain itu, Mendagri juga meminta Pj Gubernur untuk membangun komunikasi ke atas dengan pemerintah pusat, ke samping dengan Forkopimda serta ke bawah dengan bawahan. “Jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan karena tanpa itu semua program akan sangat sulit direalisasikan. Ketika politik stabil, keamanan terjaga maka bisa mengeksekusi program program,” ucap mantan Kapolri itu.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Tito meminta Penjabat Gubernur untuk mengkoordinasi pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Penjabat Gubernur disebut sebagai

“Bapaknya” para bupati dan wali kota. “Kemudian yang perlu juga menjadi atensi yakni program program khusus yang menjadi atensi pemerintah pusat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu membutuhkan kerja tidak di belakang meja, tapi turun blusukan mendengarkan persoalan masyarakat,” imbuh Tito.

Sementara itu, Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer usai pelantikan mengapresiasi kepercayaan Presiden RI Joko Widodo yang menunjuk dirinya memimpin sementara Gorontalo.

“Saya berterima kasih ditunjuk Bapak Presiden dan karena kita ini birokrasi maka kita harus tegak lurus dengan arahan pimpinan, arahan bapak presiden,” kata Hamka. “Saya belum bisa komentar banyak karena saya harus petakan dulu semua. Saya butuh waktu satu Minggu untuk konsolidasi internal,” imbuhnya.

Nantinya, saat tiba di Gorontalo, Hamka dan keluarga akan disambut secara adat Moloopu di rumah jabatan gubernur, rencananya digelar Senin 16 Mei 2022.

Pada Ahad (15/5) akan diadakan upacara adat Mopotolongu atau menghantar mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Mantan Wakil Gubernur Idris Rahim dari rumah jabatan masing-masing. (tro)

Pos terkait