Usut Proyek Tangki Septik Rp 8.7 M

Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Gorontalopost.id – Proyek pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank di Kabupaten Pohuwato nampaknya mulai diusut Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Menyusul pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait proyek yang dibanderol dengan anggaran sebesar Rp 8,7 Miliar tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Mohammad Kasad SH MH kepada Gorontalo Post mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi dugaan korupsi Tangki Septik itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor : Print-371/P.5/Fd.1/04/2022 tanggal 21 April 2022.

Bacaan Lainnya

Dalam pemeriksaan para saksi itu guna mengusut sejauh mana dugaan penyimpangan terhadap program kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan septic tank bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 desa di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato.

Dimana, proyek tersebut di anggarkan pada tahun 2021 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Adapun saksi-saksi yang di periksa yakni para ketua dan bendahara KSM yang mendapatkan program pembangunan septic tank yang berjumlah 32 orang.

Pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang peristiwa pidana dalam pekerjaan septic tank pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato T.A 2021 dengan pagu anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Ya, pemeriksaan saksi-saksi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo di pusatkan di ruang pemeriksaan lantai dua Kejaksaan Negeri Pohuwato dan berlangsung dari jam 09:00 WITA sampai dengan selesai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,”jelas Kasad.

Sebelumnya menjadi trending topik selama beberapa bulan hingga pada akhirnya diambil alih oleh pihak DPRD Pohuwato. Dan saat itu, Terungkap pada rapat hearing DPRD Pohuwato (Senin, 17/1) adanya dugaan mark up hingga penyalahgunaan kewenangan. (roy)

Pos terkait