GORONTALO – GP – Masyarakat Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Bone Bolango begitu antuasi mengikuti sosialisasi siaran televisi digital, yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo, bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (7/6). Sosialisasi yang berlangsung di aula pertemuan kantor kelurahan itu, langsung dilakukan demo pemanfaatan dekoder penangkap siaran digital, set top box (STB) oleh jajaran KPID Gorontalo. “Ternyata (gambar) siaranya terang sekali, tidak ada semutnya,”kata ibu Yati, warga setempat.
Beberapa warga dalam kesempatan itu, bertanya tentang biaya dari pemanfaatan siaran digital, termasuk apakah menggunakan kouta internet, sebab kualitas gambarnya sangat bagus. Wakil Ketua KPID Provinsi Gorontalo, Rajib Ghandi menyebutkan, siaran televisi digital gratis diterima masyarakat. “Artinya tidak ada iuran setiap bulan. Tidak perlu bayar, ini sudah menjadi program pemerintah, free to air,”ujar Rajib.
Siaran televisi digital, lanjut Rajib juga tanpa menggunakan kouta internet. Yang diperlukan untuk mendapatkan siaran televisi digital adalah antena UHF, dan dekoder STB untuk televisi yang belum didukung fasilitas penangkap siaran digital. “Yang sudah punya antena di rumah, tidak perlu beli antena baru, pakai yang (lama) itu saja. Kalau televisinya masih televisi tabung, maka tambahkan STB. Jadi kabel dari antena, masuk STB, kemudian ada kabel RCF yang tiga warna itu masuk ke televisi,”jelas Rajib. “Setelah itu set AV pada televisi, maka akan langsung muncul siaran televisi digital, dengan gambar yang bersih dan suara yang jernih. Teknologinya juga canggih,”terang Rajib.
Untuk pesawat televisi yang smart maupun layar datar tapi belum didugukung penangkap siaran televisi digital DVB-T2, tetap harus menggunakan STB. “Kami ingin memastikan, masyarakat mendapatkan siaran televisi yang berkualitas, gambarnya bersih dan jernih. Sehingga informasi yang didapat masyarakat juga jelas, masyarakat akan senang menonton televisi,”paparnya. “Satu lagi, dengan siaran televisi digital, tidak ada saluran atau channel yang diacak. Termasuk siaran langsung sepak bola,”tandasnya.
Dalam kesempatan itu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, DR A.W Thalib mengatakan, masyarakat sudah harus beralih ke siaran televisi digital. “Sebab saat ini sedang proses migrasi, dari analog ke digital. Siaran televisi analog yang banyak semutnya itu akan dimatikan. Sehingga televisi tidak menangkap siaran lagi kalau tidak beralih ke siaran digital,”jelasnya. AW Thalib menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan lembaga penyiaran menyiapkan dekoder STB gratis bagi masyarakat miskin.
Ia berharap STB itu segera dibagikan sebelum analog switch off (ASO) diberlakukan di Gorontalo. “Bagaimana jadinya jika ASO sudah diberlakukan, kemudian STBnya belum dibagikan. Ini akan berdampak pada masyarakat,”terang AW Thalib. Menurut dia, rata-rata desa yang didatangi, belum ada masyarakat yang menerima STB gratis, atau STB bantuan. “Tolong ini menjadi perhatian kementerian dan penyelenggara penyiaran,”paparnya. Di Gorontalo, akan kebagian 48.334 unit STB untuk tahap satu ASO. STB tersebut nantinya dibagikan langsung oleh lima lembaga penyiaran di Gorontalo, yakni MetroTV sebanya 5.893 unit, RCTI sebanyak 13.931 unit, RTV 8.579 unit, SCTV 14.046 unit, dan Trans TV 5.885 unit.
Terkait dengan penyaluran STB gratis yang menjadi komitmen lembaga penyiaran penyelenggara multipleksing, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, juga menekankan agar perusahaan mempercepat penyaluran. Menteri Johnny meminta agar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya, terutama dalam distribusi bantuan STB bagi keluarga miskin. “Karena fase-fase berikutnya kita akan lakukan Analog Switch Off juga. Saya minta mulai mendiskusikannya sekaligus memberikan tantangan kepada perusahaan-perusahaan televisi. Apa mungkin ASO dilakukan
dari ibukota? Selama ini yang kita lakukan dari periferal atau pinggir. Kita bisa melakukan dari pinggir dan dari tengah, sehingga ini akan kita lakukan bersama-sama,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny koordinasi yang ketat diperlukan, salah satunya berkaitan dengan ketersediaan data penerima yang sangat krusial. Menkominfo menilai apabila hal itu telah dilaksanakan maka digitalisasi penyiaran nasional akan menjadi mudah.
“Makin cepat, makin baik. Pak Sekjen Kemendagri, saya harapkan bahwa ini kalau bisa nanti setelah rapat ini langsung dibentuk timnya dan bisa langsung koordinasi untuk memasukkan data-data yang bisa diberikan kepada nanti yang menyediakan STB untuk melakukan distribusinya lebih cepat,” tandasnya.
Menteri Johnny menyatakan saat ini seluruh perangkat televisi yang dimiliki masyarakat belum sepenuhnya digital. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan perangkat STB agar perangkat televisi analog atau tabung dapat menerima layanan siaran televisi digital. “STB ini disediakan melalui dua kategori. Kategori yang pertama adalah keluarga yang dikategorikan sebagai televisi nondigital milik masyarakat miskin. Itu disediakan oleh penyelenggara multipleksing yaitu dua belas stasiun siaran televisi,” jelasnya.
Apabila terdapat kekurangan STB bagi masyarakat, maka Pemerintah akan membantu penyediaannya untuk masyarakat miskin. “Terkait dengan pengadaan dan distribusi STB, dapat saya sampaikan bahwa Pemerintah melalui Kominfo telah menyediakan satu juta unit STB yang saat ini sedang dilakukan distribusinya, dipasang pada perangkat televisi masyarakat yang belum digital,” tutur Menkominfo. Menurut Menteri Johnny, Lembaga Penyiaran Swasta akan mennyediakan perangkat berjumlah sekitar 4,2 juta STB. “Ketersedian 5,2 juta unit ini harus kita pastikan cukup bagi kebutuhan STB untuk televisi-televisi masyarakat miskin yang belum digital,” harapnya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak dikategorikan sebagai keluarga miskin, Menkominfo menyatakan penyediaan perangkat STB untuk televisi yang belum digital itu dilakukan dengan pengadaan sendiri. (tro)
Comment