Korupsi Dana Desa, Eks Kades Mangkir, Kaur Pembangunan Ditahan

Mantan Kaur Pembangunan Desa Tanah Putih, MY (kiri) harus mendekam Rutan Polres Boalemo, diduga terkait kasus dana desa tahun 2018. (foto : istimewa)

Gorontalopost.id – Kepolisian resor (Polres) Boalemo nampak garang mengurusi duguaan korupsi di desa. Setelah melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi pada dugaan korupsi dana desa di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, penyidik pada Unit Tipikor, resmi menahan eks kepala urusan (Kaur) Pembangunan Desa Tanah Putih, MY, Senin (20/6).

Selian itu, oknum mantan Kades Tanah Putih, DK juga telah ditetapkan tersangka. Pemanggilan untuk DK dan MY dilayangkan untuk hadir di Polres, pada Senin kemarin, namun yang datang hanya MY. DK mangkir, dan tak ada pemberitahuan ke penyidik. Polisi menahan MY lantaran dinilai paling bertanggungjawab dalam proyek jalan usaha tani yang didanai dana desa tahun anggaran 2018. MY sendiri pada saat itu yakni sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Bacaan Lainnya

Setelah dilakukan pemeriksaan marathon kurang lebih lima jam, MY tak lagi diperbolehkan pulang. Saat itu juga ia resmi dijebloskan ke Rutan Polres Boalemo.

Kapolres Boalemo, AKBP Dadang Wijaya,S.I.K,M.M melalui Kasat Reskrim, Iptu Saiful Kamal,S.T.K,S.I.K, yang disampaikan oleh Kanit Tipidkor, Ipda Budi Abdul Gani, S.H mengatakan, kasus ini bermula dari proyek jalan jusaha tani yang didanai dana desa Tanah Putih pada 2018. Dari hasil pekerjaan, diketahui tidak dilakukan sesuai ketentuan, atau menyalagi rencana anggaran (RAB). Dari hasil audit, proyek itu diduga merugikan anggaran desa senilai Rp 185.860.000.

“Jadi, untuk oknum mantan Kades ini tidak hadir saat kami panggil. Sedangkan mantan Kaur Pembangunan Desa, yakni MY telah kami lakukan penahanan di Rutan Polres Boalemo,” ungkapnya.

Ditambahkannya, MY diduga menyalahi kewenangan dalam pekerjaan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter, 1.300 meter, dan 400 meter, di Desa Tanah Putih, yang semuanya dikerjakan tak berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan dana desa, sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Adapun proses hukum yang dijalankan ini, sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Sub Pasal 3, lebih Sub Pasal 8, undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tipidkor, jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tipidkor, jo Pasal 55 KUH Pidana,” tandasnya (tr-75/kif)

Pos terkait