Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, Sharing Sesion Bahas Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Suhiyarto  (tengah) bersama jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, saat sharing sesion pengelolaan keuangan BLUD Kesehatan, baru-baru ini. (foto : dok/djpb gorontalo)

Gorontalopost.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam salah satu kesempatan menyampaikan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan wajah Pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Karenanya diharapkan tidak terdapat gap kualitas layanan antara BLU/BLUD, sehingga diperlukan sinergi pembinaan untuk dapat mengawal kinerja keuangan dan kinerja layanannya.

Itulah yang mendasari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD se-Kabupaten Gorontalo sekaligus memperkuat peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist (RCE).

Bacaan Lainnya

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sugiyarto, menyampaikan bahwa DAK Fisik di Kabupaten Gorontalo realisasinya sudah 15 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang secara total baru 2 persen, sedangkan untuk Provinsi Gorontalo sendiri sudah 12 persen dan itu semua berkat kerja keras semua jajaran terkait di Kabupaten Gorontalo.

Hubungan antara pembangunan dibidang kesehatan dan ekonomi dapat dilihat dari dua aspek, yang pertama adalah peningkatan kesehatan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan kedua, perkembangan kondisi ekonomi masyarakat, yang biasanya ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, akan mempengaruhi kondisi kesehatan di masyarakat.

Sugiyarto menyampaikan, tujuan utama dari dibentuknya BLU adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pengelolaan keuangannya, dimana pengelolaannya lebih efisien dan lebih efektif karena BLU diberikan keleluasaan atau fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Jadi jika setelah menjadi BLU kualitasnya semakin menurun, ini tentu hal yang bukan kita diharapkan.

Dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, BLU dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk meningkatkan pelayanannya, tujuan ini sangat bagus dan dikenal sebagai enterpricing government, yaitu membawa pola-pola di dalam sektor swasta untuk meningkatkan kinerja layanan, sehingga diharapkan BLU pendapatannya bisa semakin tinggi, kualitas layanannya rumah sakit pemerintah tidak jauh atau bahkan bisa lebih tinggi dari layanan rumah sakit swasta.

Dalam acara tersebut, diperkenalkan juga BLU maturity rating atau tingkat kematangan BLU yang dapat juga diimplementasikan di BLUD, BLU maturity rating adalahtools yang dapat membantu pembina keuangan maupun pembina teknis BLU/BLUD untuk mengindentifikasi area mana saja yang dapat dikembangkan, baik dari aspek keuangan, pelayanan, maupun inovasinya.

Menurut Romi Sahrain, Asisten III Setda Kabupaten Gorontalo, implementasi BLUD di Kabupaten Gorontalo telah berjalan kurang lebih 10 tahun, dan harapannya pengelolaan rumah sakit dan puskesmas akan semakin baik, karena institusi yang berada di sektor kesehatan memiliki peran ganda, yaitumelayani publik dan melakukan tata kelola keuangan dengan baik.

Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yang bersemangat dalam meningkatkan kualitas pelayanannya meskipun harapan masyarakat yang begitu besar belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam hal peningkatan kualitas layanan, hal senada disampaikan oleh dr. Alaludin Direktur RSUD Dunda, unsur sosial pelayanan rumah sakit sangat besar karena sesuai amanat undang-undang, rumah sakit harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna sehingga perlu dicari kiat-kiat bagaimana pemenuhan sebagai institusi sosial dengan tetap menyelenggarakan pelayanan yang maksimal.

Disampaikan juga pentingnya pemahaman terkait dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan oleh BLUD, tidak hanya oleh BLUD itu sendiri tetapi juga oleh seluruh komponen yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu pembina teknis dan pembina keuangan BLUD.

Outcome BLU/BLUD sangat tergantung dari kebijakan-kebijakan Pemangku Kepentingan, dimana kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan keuangan harus berjalan secara seimbang, oleh karena itu diperlukan sinergi antara pembina keuangan dengan pembina teknis dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan membantu asistensi dan sharing pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan BLUD di Provinsi Gorontalo.(ade/tro*)

Pos terkait