Saatnya DPRD Bangun dari Tidur, Fungsi Pengawasan Harus Dilaksanakan

Fajrin

Gorontalopost.id – Seminggu suda lamanya sejak berita video berdurasi 44 detik tersebut terlepas dari pinjaman dan kasihan, belum juga ada tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).

Melihat hal tersebut, pemerhati pemerintah daerah, Fajrin, menegaskan bahwa sudah saatnya DPRD bangun dari tidur panjangnya. “Sudah saatnya DPRD bangun dari tidur dan memperhatikan apa yang saat ini terjadi,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Fajrin, terlepas dari pernyataan pinjaman seperti yang disampaikan dalam hak jawab dari Y, dan pernyataan adoh kasian dari S, DPRD selaku fungsi pengawasan tidak memberikan reaksi terhadap pemberitaan yang sempat viral tersebut. “DPRD selaku fungsi pengawasan harusnya mengambil tindakan yang tegas terhadap persoalan yang terjadi saat ini, terlepas itu benar atau tidak video tersebut,” tegasnya.

Tindakan DPRD tersebut kata Fajrin sangat dinantikan, pasalnya oknum-oknum yang terduga dalam video tersebut merupakan orang-orang yang dikenal dan memiliki jabatan di Kabupaten Gorut. “Seperti Y yang diduga dalam video tersebut merupakan ASN yang memiliki jabatan, dan terduga S juga merupakan orang yang dekat dengan orang penting di Gorut,” kata Fajrin.

Yang pasti kata Fajrin, video tersebut ketika dibiarkan akan menjadi bola liar dan akan muncul stigma-stigma negatif di masyarakat yang nantinya akan merugikan pemerintah sendiri. Selain itu juga, Fajrin menegaskan bahwa semangat DPRD Gorut yang pernah ditunjukan beberapa waktu lalu yang sampai membentuk pansus dan juga pada akhirnya ada punishmen yang menyebabkan ada pejabat yang harus berhenti dari jabatannya.

“Semangat tersebut yang harusnya ditunjukan oleh DPRD saat ini, bukan memilih diam dan seakan acuh tak acuh,” ujarnya.

Di sisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Macan Asia Provinsi Gorontalo melalui ketuanya, Kamarudin Kasim menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klarifikasi yang disampaikan pejabat Y. “Ada beberapa poin yang saya nilai janggal dalam video 44 detik ini dan penjelaskan pejabat Y. Pertama sebelum pejabat itu menyerahkan uang kepada sespri M, dia terlihat seperti memperhatikan orang sekitar,” kata Kamarudin.

Pertanyaan selanjutnya kata Kamarudin terkait dengan klarifikasinya kepada media bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman, “Pertanyaan saya, apakah benar itu uang pinjaman. Buktinya apa? Berapa jumlah uang itu? Mengapa tidak disebutkan waktu memberi klarifikasi? Tolong di jawab dengan data dan fakta,” ujar Kamarudin.

Tak berhenti sampai di situ, ia mengaku kecewa dengan sikap sejumlah lembaga atau institusi di Kabupaten Gorontalo Utara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian, bahkan Kejaksaan, yang memilih bungkam atas persoalan tersebut.

Sikap diam dari lembaga legislatif dan yudikatif ini, kata Kamarudin, telah menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan terhadap video berdurasi 44 itu. “Saya heran dengan sikap DPRD. Seolah mereka tutup mata dan mulut dengan persoalan ini. Padahal mereka punya hak melakukan langkah-langkah konstitusional dengan menggunakan hak interpelasi dengan menundang pihak terkait,” tegas Kamarudin.

Ia juga menyentil sikap DPRD saat menindaklanjuti persoalan eks Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan Yasin. Pada persoalan itu DPRD dinilai berani dalam menindaklanjuti masalah di daerah. “Tapi mengapa dengan masalah ini malah memilih diam? Mengapa tidak seberani dulu? Ada apa dengan wakil rakyat di DPRD,” tanya Kamarudin.

Untuk konteks penyelidikan pihak kepolisian dan kejaksaan, lanjut Kamarudin, penyidik dapat menggunakan video tersebut sebagai bukti petunjuk awal untuk menggali dan mendalami peristiwa yang sebenarnya.

“Termasuk untuk mengungkap siapa pelaku perekaman peristiwa tersebut. Saya yakin semua bisa terungkap. Kami mendukung sikap kepolisian dan kejaksaan, termasuk DPRD,” pungkas Kamarudin. (abk)

Pos terkait