Terkait Putusan Kembali ke APBD Induk, Tidak Ada Intervensi, DPRD Normatif Jalankan Tupoksi

Gorontalopost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tidak ada intervensi apapun terkait dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak ada perubahan dan kembali ke induk sesuai dengan yang tertuang dalam surat Gubernur Gorontalo.

Anggota Badan Anggaran (Banggar), Gustam Ismail saat ditemui oleh sejumlah awak media mengatakan bahwa akibat dari keterlambatan pembahasan APBD Perubahan, maka dikembalikan ke induk. “Jadi DPRD tidak ada intervensi apapun disitu, kita normatif saja, sepanjang itu dianggap oleh eksekutif urjen dan mendesak” ungkapnya.

Namun demikian walaupun sifatnya mendesak namun tidak ada ruang yang diberikan oleh pemerintah provinsi, maka itu tidak boleh dilakukan. “Jika ada ruang yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang diatur untuk melakukannya, ya silahkan dilaksanakan saja” tegasnya.

Gustam menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran, semuanya kembali ke induk pada intinya. Walaupun kembali ke induk, namun itu bukan berarti anggaran kita banyak silpa. “Pasalnya, dalam APBD induk yang diketuk kemarin, posisi APBD defisit Rp. 36 Milyar” jelas aleg PKS tersebut.

Dengan demikian kata Gustam, dengan posisi yang digambarkan tersebut dengan defisit Rp. 36 Milyar, maka kerja pemerintah daerah harus mencari lagi untuk menutupi defisit tersebut. “Gambaran posisi anggarannya demikian, dan jika pemerintah mau melaksanakan semua kegiatan maka harus cari lagi untuk menutupi defisit tersebut” ujarnya.

Memang klata Gustam, pihaknya di legislatif dimintai pendapat terhadap hal tersebut, program yang dianggap urjen. “Namun kembali lagi, kita tidak diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau memutuskan, kita tidak di wilayah tersebut” paparnya.

Pada intinya yang terjadi saat ini kembali ke APBD induk dan tidak boleh menambah belanja. “Jadi tergantung kepada pihak eksekutif mana yang dianggap urjen, dan yang jelas terkait dengan gaji honorer dan juga TPP itu merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan dan ditetapkan melalui Perkada” tandasnya. (abk)