Gorontalopost.id, PALEMBANG – Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong perusahaan agar mampu membuat Peraturan Perusahaan (PP) secara benar dan berkualitas.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemnaker dengan menyelenggarakan bimbingan teknis atau bimtek penyusunan peraturan perusahaan kepada beberapa perusahaan dan mediator hubungan industrial di Sumatera Selatan.
Dikutip dari JPNN.COM, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bimbingan teknis diperlukan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi dan interpretasi pengaturan syarat kerja melalui peraturan perusahaan.
“Kegiatan ini diharapkan juga menjaring ide dan gagasan yang konstruktif dari peserta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaturan syarat kerja dalam peraturan perusahaan,” kata Indah Putri Anggoro melalui siaran pers Kemnaker yang diterima, Kamis (2/3).
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menambahkan peraturan perusahaan memiliki peran dan fungsi untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.
Selain itu, peraturan perusahaan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya sekaligus merupakan instrumen dalam penyelesaian keluh kesah pekerja di perusahaan.
Peraturan perusahaan juga mengatur pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja maupun sesama pekerja, dan mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.
“Kita semua berharap pengaturan syarat kerja melalui perusahaan perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi para pekerja atau buruh dan pengusaha sehingga tercipta kelangsungan berusaha dan kenyaman bekerja,” ujar Dinar Titus Jogaswitani.
Peraturan perusahaan juga diharapkan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.
Dia menegaskan hubungan industrial yang terjalin indah dan harmonis, berkelanjutan dan kokoh, akan mendorong berkembangnya dunia usaha dan meningkatkan investasi.
Kemudian membuka lapangan kerja serta meningkatkan kehidupan yang layak untuk seluruh pekerja dan keluarganya.
Menurut Dinar Titus, hal ini dapat tercapai apabila pengaturan syarat kerja di perusahaan dapat mengakomodir kepentingan pengusaha, kepentingan pekerja dan kepentingan pemerintah, salah satunya melalui instrumen peraturan perusahaan.
Dinar menjelaskan hubungan industrial merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
“Membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan tentu bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, pengusaha dan pekerja,” tegasnya kembali. (mrk/jpnn)
Comment