GORONTALO -GP- Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pengurus lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Gorontalo minus DPC Kota Gorontalo. Adapun lima DPC itu masing-masing DPC Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato. Keputusan ini merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) serentak PPP, beberapa waktu lalu.
Menariknya, dalam SK tersebut, DPP PPP rupanya melakukan pergantian terhadap hampir seluruh pengurus lama. Utamanya untuk posisi Ketua dan Sekretaris DPC. Meski, saat pelaksanaan Muscab, para pengurus lama khususnya Ketua DPC, mendapatkan dukungan aklamasi dari peserta Muscab, untuk menduduki kembali kursi Ketua DPC.
Misalnya untuk posisi Ketua DPC Bone Bolango. DPP memutuskan untuk mengganti Ketua DPC sebelumnya Azan Piola dan menyerahkan posisi itu kepada Santi Harun. Kondisi yang sama juga dialami DPC Kabupaten Gorontalo. Ketua DPC lama Syam T Ase yang mendapatkan dukungan aklamasi dari peserta Muscab untuk tetap menahkodai PPP Kabupaten Gorontalo, harus terdepak dari posisi itu. DPP menyerahkan posisi itu kepada Awaludin Pauweni.
Adapun komposisi Ketua dan Sekretaris lima DPC PPP yang telah ditetapkan oleh DPP yaitu, Ketua-Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gorontalo, Awaludin Pauweni-Meys Kiraman. Ketua-Sekretaris DPC Bonbol, Santy Harun-Yanto. Ketua-Sekretaris DPC Gorut, Alfian Pomalingo-Matran. Ketua-Sekretaris DPC Pohuwato, Sri Masri Sumuri-Febrianto Mardain. Ketua-Sekretaris DPC Boalemo, Abdillah Alhasni-Rivan Mantulangi.
Sekretaris DPW PPP Gorontalo, Sarwan La Duhu, saat menyerahkan SK penetapan empat pengurus DPC PPP di Kantor DPW, kemarin (10/12), menjelaskan, langkah DPP yang melakukan pergantian terhadap pengurus lama bukan mengindikasikan sebuah sanksi partai. “Bukan karena punishment. Tapi ini menjadi kewenangan penuh DPP,” jelas Sarwan.
Menurutnya, bisa jadi DPP memiliki pertimbangan lain. Misalnya para pengurus lama dinilai sudah tidak pas lagi menduduki jabatan lama. Sehingga diperlukan penyegaran. “Aturan partai,Ketua DPC yang memang sudah tidak bisa lebih dari dua periode dan ada juga Ketua yang sudah almarhum, sehingga harus diganti,” tandas Sarwan.
Meski sudah ditetapkan menjadi pengurus lima tahun, tapi DPP akan tetap melakukan evaluasi terhadap pengurus di daerah. Baik DPW maupun DPC. “Ini SK memang beda dengan SK-SK sebelumnya, artinya ada paradigm baru yang coba dibangun dalam rangka menghadapi Pileg dan Pilkada 2024, sehingga ini benar-benar menjadi perhatian,” jelas Sarwan. “Bisa saja akan dievaluasi diselang enam bulan menjabat atau selebihnya,” tambahnya.
Sementara itu, mantan Ketua DPC PPP Bone Bolango rupanya sudah berbesar hati menerima keputusan DPP. Yang menetapkan Santi Harun menggantikannya untuk menahkodai PPP Bone Bolango. Diketahui, Santi Harun merupakan istri Azan Piola. ” Ia sudah keluar SK-nya alhamdulilah, ” ujar Azan.
Terpilihnya Santi diharapkan Azan bisa membawa PPP lebih maju. Utamanya dalam menghadapi agenda besar Pemilu di 2024 mendatang. ” Bagaimana PPP bisa jaya merebut kemenangan seperti sebelumnya, ” ujar Azan. Untuk menuju harapan itu, Azan mengatakan langkah awal yang akan secepatnya dilakukan yaitu dengan memperkuat kepengurusan sampai ditingkat desa.
Terlebih terpilihnya Santi menjadi semangat baru PPP dalam meningkatkan kesetaraan gender. Sehingga Pemilu 2024 nanti akan banyak mengakomodir perempuan. ” Tak sekedar memenuhi ketentuan 30 persen perempuan. Pastinya kita siapkan caleg PPP perempuan yang berkualitas di semua dapil, ” pungkasnya.
Nelson Tak Hadir
Saat penyerahan SK penetapan pengurus empat DPC yang berlangsung di kantor DPW, kemarin, Ketua DPW PPP Gorontalo Nelson Pomalingo tak hadir. Menurut Sarwan, Nelson tak hadir karena masih di Jakarta. Tapi Nelson sudah meminta dirinya untuk melaksanakan rapat pimpinan harian terbatas untuk penyerahan SK empat DPC. “Sedianya memang beliau yang akan menyerahkan, hanya karena memang ada satu tugas mendadak, saya bersama Ketua OKK diperintahkan menyerahkan SK tersebut,” ungkap Sarwan. (csr/wie)
Comment