DPPKBP3A Kota Gorontalo, Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting

Gorontalopost.id, GORONTALO – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo menggelar diseminasi audit kasus stunting semester I, Selasa (25/6/2024).

Kegiatan yang dilangsungkan di Manna Cafe itu, dibuka secara resmi oleh penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid dan dihadiri oleh Kepala DPPKBP3A Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki dan diikuti oleh seluruh stake holder terkait.

Dalam sambutannya, Ismail menjelaskan, audit kasus stunting yang dilaksanakan merupakan salah satu kegiatan prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penururunan stunting.

Di Kota Gorontalo, lanjut Ismail, audit kasus stunting dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga intervensi atau pencegahan dapa segera dilakukan, agar kasus tidak semakin memburuk atau penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa tidak berulang di satu wilayah.

“Audit kasus stunting diawali dengan pembentukan tim audit, kemudian pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan,” ujar Ismail.

Setelah itu dilaksanakan, kata Ismail, kegiatan berlanjut dengan diseminasi audit kasus stunting dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut audit kasus stunting dilakukan dibawah koordinasi langsung dari pimpinan daerah.

“Sehingga, sinergitas setiap kegiatan dapat terlaksana dan target prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai,” sambung Ismail.

Untuk itu, ucap Ismail, melalui kegiatan diseminasi audit kasus stunting yang dilaksanakan DPPKBP3A, para peserta dapat menyimak dengan baik kasus yang akan ditampilkan nanti.

“Agar intervensi yang tepat bisa kita lakukan demi percepatan penurunan stunting sebesar 14 persen bisa terwujud,” pungkas Ismail.

Di tempat yang sama, Kepala DPPKBP3A Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki menegaskan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting.

Hal itu, kata Eladona, akan dilaksanakan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Yaitu, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di pemerintahan kelurahan.

“Bukan cuma itu saja, kami juga akan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi,” tandas Eladona.(rwf)

Comment